Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

The IAAC meeting aims at approving summaries of former IAAC conferences, speaking about peace maintaining operational spending plan for that period of July 2021 - June 2022, talking about latest updates of the choices on the 75th Common Assembly concerning developments of monetary place as afflicted by the pandemic, speaking about 2022 OIOS working program and capability gap in excess of divisions in OIOS, along with discussing coordination and communication between oversight organizations under the UN.

Along with the election from the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair of the UN IAAC, Indonesia can outstand and contribute for the improvement and the facilitation of supervisory cooperation in institutions under the UN. Furthermore, Indonesia can even have a task in guaranteeing management compliance with the final results of supervision and recommendations from other oversight bodies.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

I believe, ultimately, I respect the numerous voices that are read within the IDI method of SAI strengthening and SAI success And that i look for to hear these perspectives being an IDI Board member."  

"Karena sekali lagi, saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi tetapi tidak bisa dieksekusi, saya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya itu bisa dirasakan selama five tahun periode kepemimpinan kita," tutur dia.

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

In relation towards the institution, the position of the BPK Vice Chairman as being the Vice-Chair from the UN more info IAAC can reinforce BPK's motivation in supporting the optimization of Indonesian overseas policy and Enhance the impression of your BPK as an institution with competencies identified within the international stage.

"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.